Kebijakan Politik Luar negeri Indonesia

   1.      Lahirnya Politik Luar Negeri

·         Sikap tidak memihak kepada salah satu Blok

·         Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI

·         Mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali berkocol di Indonesia

·        Mengusahakan serangkai diplimasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda Melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan, dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk Good Offices ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur PBB.

 

2      Politik Luar Negeri Indonesia Demokrasi Parlementer 1950-1959

·         Membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam Forum Grakan Non Blok(GNB)

·         Membentuk konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955

·         Memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia

·         Terbentuknya banyak partai politik

·         Diberlakukannya sistem demokrasi perlementer

3.      Politik Luar Negeri Indonesia Terpimpin 

·      Pada tahun 1960, Indonesia mengirimkan pasukan penjaga keamanan perdamaian dunia dari Indonesia yakni kontegen Garuda II mewakili United Nations Operation Conge (UNOC) pereturuan bangsa-bangsa (PBB) ke negara Kongo

·       Indonesia mengadakan operasi TRIKORA
·     Pemerintah Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua kabu yakni (NEFO) dan (OLDEFO)

·     Pemrintah mengadakan olahraga negara-negara anggota Games Of New Emerging Forces (GANEFO) seperti Indonesia, China, Rusia, Korea Utara, Vietnam Utara.

4.      Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru

 

·         Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia  

·         Memutus hubungan dengan Republik Rakyat China

·         Ikut serta membentuk ASEAN

·         Menginvasi Timor Timur

·         Kembali menjadi Anggota PPB

·         Membantu memediasi berakhirnya konflik di Kamboja

Pemeritahan pada masa pemerintahan B.J. Habibie

·         Pembebasan Tahanan Politik

·         Kebebasan Pers

·         Pembentukan Parpol dan Percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999

·         Penyelesaian Masalah Timor Timur

·         Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninya

·         Pemberian Gelar Pahlawan Reformasi bagi Korban Trisakti.

Pemeritahan pada masa pemerintahan Abdulrrahman Wahid

·         Membentuk Kabinet Persatuan Indonesia

·         Sering melakukan perjalanan luar negeri dengan tujuan menjalin kerjasama dengan negara lain, menarik investasi, menerima penghargaan, berobat, sekaligus menghadiri bebagai forum dunia seperti forum ekonomi dunia atau pertemuan negara G-77.

·         Politik Luar Negeri Yang Bebas Aktif

Pemeritahan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri

·         Membentuk Kabinet Gotong-Royong

·         Mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

·          Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode 

·         Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

        Pemeritahan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhiyono(SBY)

·      Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Japang, China, India, dan lain-lain).

·  Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri (Internasional).

·  Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.

·   Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia Internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adallah unity, harmony, security, leadership, and prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia pada tahun 2008 dan selanjutnya.